politicanews.id – Dinamika ekonomi nasional dalam sepekan terakhir tengah menjadi sorotan tajam menyusul sejumlah kebijakan strategis yang mulai diambil pemerintah. Salah satu isu paling panas adalah langkah tegas pemerintah dalam meninjau ulang kerja sama energi internasional. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengancam akan mengevaluasi kontrak ekspor energi ke negara-negara yang dianggap tidak kooperatif serta tidak menghargai kedaulatan Indonesia.
Di sektor kelautan, pemerintah tengah mengincar lompatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan peningkatan nilai tukar nelayan menjadi 120 pada tahun 2027. Strategi utama yang diusung adalah pembangunan ribuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) guna memperkuat ekonomi nelayan agar tidak kalah bersaing di wilayah laut sendiri.
Sementara itu, wajah baru pengelolaan aset negara mulai terlihat melalui Danantara. Lembaga ini berencana memperkuat posisi melalui penambahan kepemilikan saham pada berbagai perusahaan BUMN yang terdaftar di bursa efek, terutama pada perusahaan dengan fundamental ekonomi yang sangat sehat.
Related Post
Terkait tata kelola keuangan negara, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan kepastian mengenai mekanisme pembayaran gaji PNS. Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran gaji pegawai negeri akan tetap dilakukan melalui sistem perbankan dan tidak akan dialihkan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kabar baik juga datang dari sektor UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR telah menyentuh angka fantastis yakni Rp257,84 triliun. Jumlah ini mencakup 87 persen dari total plafon tahunan dan telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 4 juta debitur di seluruh Indonesia.
Tinggalkan komentar