Jakarta–Politicanews: Hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berulang tahun ke-76. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kembali komitmen DPR untuk terus berbenah diri dan terus belajar mendengar aspirasi rakyat.
Menurut ketua DPR perempuan pertama itu, lembaga perwakilan rakyat yang kini dipimpinnya tidak akan pernah berhenti melakukan perbaikan. Hal itu, kata Puan, untuk terus meningkatkan kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.
“Tidak ada yang utama bagi DPR selain aspirasi rakyat. Di ulang tahun ke-76 ini, DPR akan terus berbenah diri dan terus belajar untuk mendengar, memahami dan menyalurkan aspirasi rakyat,” kata Puan dalam siaran persnya di Jakarta.
Ketua DPR menyadari masih ada berbagai kekurangan dari DPR dalam fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Oleh karena itu, segala masukan dan kritik dari masyarakat akan menjadi pelecut DPR untuk bekerja lebih baik lagi.
Menurut putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini, DPR dipilih langsung oleh rakyat, maka masukan dan kritik dari rakyat adalah vitamin untuk terus belajar menjadi penyambung lidah rakyat yang lebih baik.
Cucu Bung Karno ini juga mengingatkan agar seluruh wakil rakyat yang duduk di kursi DPR mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakat, terlebih di era pandemi Covid-19 sekarang ini.
Menurut Puan, dibutuhkan kerja-kerja tak kenal lelah anggota DPR agar beban rakyat diringankan di masa-masa sulit ini.
Ketua DPR juga berjanji bakal mengawasi setiap kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 agar semata-mata bertujuan untuk penyelamatan rakyat dari bencana kesehatan, bukan yang lain.
Puan kemudian mengajak semua anggota DPR agar menjadikan HUT DPR ke-76 ini sebagai momentum untuk bergotong royong dan berbagi di tengah pandemi.
“Buka dapur-dapur umum, bagikan sembako, obat-obatan, vitamin dan semua yang bisa meringankan beban rakyat di saat pandemi ini,” kata Puan.
Parlemen di Indonesia sudah dimulai sejak masa Kolonial Hindia Belanda. Pada waktu itu, fungsi legislatif dijalankan oleh Dewan Rakyat bernama Volksraad. Beberapa tokoh nasionalis moderat bahkan menggunakan jalur parlemen lewat Dewan Rakyat ini untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Di era penjajahan Jepang, fungsi DPR diberikan kepada lembaga bernama Tjuo Sangi-in yang awalnya dibentuk untuk mengawasi kerja pemerintah. Tapi lembaga ini tidak berjalan optimal dan hanya mengutamakan kepentingan panglima tertinggi di masa pendudukan Jepang, yakni Saiko Shikikan terkait usaha memenangkan perang Asia Timur Raya.
Saat Indonesia merdeka, pemerintahan yang berada di bawah pimpinan Presiden Sukarno membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan. KNIP ini merupakan cikal bakal DPR yang berdiri pada tanggal 29 Agustus 1945. Tanggal peresmian KNIP pun dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI.
Pada awal pembentukannya, KNIP beranggotakan sebanyak 137 orang dipimpin oleh Kasman Singodimedjo sebagai ketua. Duduk sebagai wakil ketua KNIP saat itu adalah Sutardjo Kartohadikusumo, J Latuharhary, dan Adam Malik.
Saat ini, DPR RI mempunyai lima pimpinan yaitu Ketua DPR Puan Maharani, dan empat Wakil Ketua yakni Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Muhaimin Iskandar. (it)