Politicanews-, Penanganan stunting di Indonesia yang semakin baik dan tersistematis patut diapresiasi. Oleh karenanya, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko optimis target penurunan angka stunting secara optimal bisa tercapai. Seperti diketahui, ada 600.000 personil Pendamping Keluarga Nusantara yang siap menjalankan strategi penurunan stunting, sehingga yakin target Presiden Jokowi terkait penurunan stunting hingga angka di bawah 14 persen di tahun 2024 bisa tercapai.
Berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga. Untuk menangani permasalahan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang siap memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga untuk mencegah stunting.
“Ada tiga aktor utama yang berperan penting menyelesaikan permasalahan stunting, yakni Bidan, Penggerak PKK dan Kader Keluarga Berencana (KB). Dengan tiga aktor utama ini, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, bahkan permasalahan stunting pun bisa mereka selesaikan,” puji Moeldoko saat menghadiri Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang (12/5) lalu.
Perlu diketahui pula salah satu tugas Kantor Staf Presiden (KSP) adalah mengawal dan memastikan program strategis nasional bisa berjalan dengan baik. Dan Stunting adalah salah satu isu yang mendapat perhatian utama pemerintahan Jokowi – Ma’aruf Amin. Bahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 dapat turun minimal 3 persen dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 24,4 persen. Namun angka di tahun 2021 sudah jauh menurun dibanding angka prevalensi stunting 30,8 persen di tahun 2018.
Sementara Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang kini tengah berupaya keras mencapai target zero stunting di tahun 2023. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, angka stunting di Jawa Barat sendiri sudah dibawah angka 13 persen. Terlebih di Jawa Barat sudah ada inovasi untuk penanganan stunting seperti program Ojek Makanan Balita (OMABA).
Meski demikian infrastruktur kesehatan kita masih kurang cukup, seperti Puskesmas yang masih terbatas jumlahnya. Oleh karenanya Puskesmas harus naik jumlahnya. Sehingga bisa melakukan pertahanan kesehatan dengan baik dan mencegah terjadinya stunting, tambah Ridwan Kamil yang turut hadir. (sumber humasksp)