foto by : SuaraPemerintah.com
Instasi Pemerintah tidak pernah berencana menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden Joko Widodo, Ungkap Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko
Moeldoko menjelaskan bahwa untuk saat ini pemerintah hanya berfokus bekerja untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 dan juga sibuk dalam menanggulangi dampak perang antara Ukraina dengan Rusia.
“Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periode lah, tentang perpanjangan lah, no, never!” kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/4).
Moeldoko berkata pemerintah juga tidak pernah berencana mengamandemen konstitusi untuk hal itu. Dia berkata amandemen menjadi urusan DPR.
Mantan Panglima TNI itu meminta semua pihak berhenti membahas perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Moeldoko, pembahasan itu tidak produktif.
“Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi?” ucapnya.
Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu digulirkan koalisi pemerintahan Jokowi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut dunia usaha ingin Jokowi menjabat hingga 2027.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan pemilu demi pemulihan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut big data 110 juta orang mendukung penundaan pemilu.
Namun baru-baru ini, Jokowi meminta agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden dihentikan. Ia meminta pembantunya mulai fokus menghadapi persoalan negara yang terdampak situasi politik dan ekonomi global beberapa waktu terakhir.
Jokowi menyebut situasi saat ini sedang tidak mudah, terutama secara fiskal yang memicu kenaikan barang kebutuhan pokok.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih,” kata Jokowi dalam keterangannya, Rabu (6/4).
Sumber : PoliticaNews
Editor : Christofer Eron