Komisioner KPU RI
Jakarta–Politicanews: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membangun strategi untuk kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Terlebih pada Pemilu tahun 2024 nanti dilaksanakan secara serentak. Pilpres, Pileg, dan Pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama.
Salah satu strategi KPU adalah meluncurkan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan (DP3). Program ini sebagai upaya menjaga serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak tahun 2024 nanti.
Memperkuat program pengawalan Pemilu ini, KPU sudah mengajak pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan, salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kamis (20/5).
FGD yang dilakukan secara daring itu selain melibatkan para anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, juga melibatkan Kemendes PDT, Kemendagri, IPDN, KIPP, Perludem, UI, UGM, Untan, dan Unpad.
Hadir di antaranya, Koordinator Penyusunan Prioritas Pemanfaatan Desa Ditjen PDP Kemendes PDTT, Friendy P Sihotang; perwakilan Departemen Sosiologi UI, Ida Ruwaida; Sekjen KIPP, Kaka Suminta; Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati; Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, dan lainnya.
“Kita masih punya waktu jelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Kita berharap KPU dapat melakukan sosialisasi secara masif tentang tahapan kemudian memberikan pendidikan pemilih yang berkesinambungan,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.
Komisioner KPU lainnya, Viryan Azis berharap melalui FGD tersebut semua pihak teredukasi dengan baik.
“Muaranya, Pemilu 2024 di desa berlangsung dengan tingkat demokratis yang tinggi serta menjadi pintu gerbang perubahan nasib di desa,” ujarnya.
Sosiolog UI Ida Ruwaida mengingatkan pentingnya memperhatikan isu lokal dalam program DP3 demi kelancaran Pemilu Serentak tahun 2024.
Sementara, Sekjen KIPP Kaka Suminta meminta KPU agar mempunyai teknik dan metode identifikasi terhadap berita hoaks.
Pada intinya, KPU didorong agar bisa memberikan pendidikan pemilih dan mencegah praktik politik uang dan kampanye berbau SARA.
Program DP3 diharapkan KPU bisa menjadi sarana bagi masyarakat desa membangun kesadaran menggunakan hak pilihnya. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian, mengedukasi masyarakat agar tidak termakan hoaks dan politik uang, serta membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan 2024. (it)