Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/08/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta–Politicanews: Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,0 hingga 5,5 persen.
“Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen namun harus tetap waspada karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis,” ujar Presiden.
Dia menambahkan, inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen, menggambarkan kenaikan sisi permintaan baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.
Presiden juga memperkirakan rupiah akan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82 persen. Hal ini, menurutnya, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global.
“Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada USD 63 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari,” jelasnya.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut melalui pidatonya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, Senin (16/8) di Gedung DPR MPR Senayan Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan asumsi ekonomi makro Indonesia tahun 2022 dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.
Dijelaskan Jokowi, asumsi ekonomi makro tersebut berpijak pada kebijakan reformasi struktural serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia.
Presiden meyakinkan bahwa pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya berbasis analisis ilmiah dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi sehingga pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.
“Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural,” kata Presiden.
Namun, Presiden Jokowi juga tak menampik bahwa kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat ketidakpastian global dan domestik yang diperkirakan dapat menyumbang risiko-risiko bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Sidang Tahunan MPR dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan dihadiri oleh 363 dari 711 anggota MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.
“Sebagai catatan, daftar hadir yang disampaikan sekretariat jenderal, sampai saat ini telah hadir 363 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, DPD, baik yang diundang hadir secara fisik maupun secara virtual, dan telah menandatangani daftar hadir,” kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan, merujuk ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Tata Tertib MPR, Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR, serta Pasal 261 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
Artinya, saat Sidang Tahunan ini dibuka, masih ada 348 anggota MPR yang belum menandatangani daftar hadir secara virtual. Sidang Tahunan ini juga hanya dihadiri oleh 60 orang secara fisik, sedangkan lainnya mengikuti secara virtual dan streaming. (it)