Moeldoko Hadir Di Partai Demokrat Untuk Selamatkan Bangsa

JAKARTA—Politicanews: Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Moeldoko akhirnya angkat bicara setelah kisruh di internal partai berlambang mercy tersebut.

Moeldoko muncul lewat instagranya @dr_Moeldoko pada Minggu (28/) bicara dengan penuh percaya diri. Dia menegaskan ada perubahan arah demokrasi di internal Partai Demokrat.

“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin (Partai) Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh (Partai) Demokrat,” kata mantan Panglima TNI itu.

Moeldoko berpendapat, ada situasi khusus dalam politik nasional, yakni pertarungan ideologis yang kuat menjelang Pilpres 2024. Pertarungan ini terstruktur dan mudah dikenali. Pertarungan itu jika tidak diantisipasi menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh (Partai) Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan (Partai) Demokrat tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara,” tuturnya.

Moeldoko menyebut hal itulah yang kemudian mendasari dirinya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat.

Ia mengklaim, sebelum menerima jabatan itu, dirinya telah mengajukan tiga pernyataan kepada para peserta KLB.

Pertama, apakah KLB sesuai dengan AD/ART. Kedua, seberapa serius kader Demokrat memintanya memimpin partai. Ketiga, soal apakah para kader bersedia bekerja keras demi merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh, maka baru saya buat keputusan,” tutur Moeldoko.

Moeldoko menegaskan dirinya sengaja tidak memberitahukan kepada presiden Jokowi saat dirinya didorong dan terpilih sebagai ketua Partai Demokrat.

“Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki maka saya tidak mau membebani presiden,” katanya.

Partai Demokrat versi KLB sendiri telah mengajukan surat pengesahan hasil KLB kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Diperkirakan kalau surat itu disahkan, maka akan memasuki pengadilan yang panjang, mengingat Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasti melawan dan pertarungan paling riil adalah di pengadilan (dj)

Tinggalkan Balasan