Menimbang Kebijakan Vaksin Sebagai Syarat Aktivitas di DKI

Jakarta–Politicanews: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kebijakan vaksin sebagai syarat administrasi berbagai aktivitas masyarakat.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, syarat vaksinasi tersebut untuk sejumlah sektor di Jakarta. Di antaranya seperti karyawan atau pengunjung yang datang ke barbershop atau salon.

Selain itu, tamu atau keluarga dalam kegiatan akad nikah pernikahan, pemberkatan atau upacara pernikahan juga diwajibkan telah divaksin.

Sektor lain seperti pegawai dan pengunjung restoran, rumah makan, kafe yang berada pada lokasi terbuka juga harus sudah divaksin.

Syarat vaksin juga bakal diberlakukan bagi pelaku usaha maupun pengunjung warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada pada lokasi binaan dan lokasi sementara, serta pedagang dan pengunjung pasar tradisional.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, kebijakan tersebut  perlu diambil untuk keselamatan masyarakat, khususnya DKI Jakarta.

Selain itu juga untuk mempecepat target vaksinasi mencapai 70 persen dari total seluruh penduduk Indonesia.

“Jadi, tidak ada salahnya harus menunjukkan surat vaksin kecuali dia tidak vaksin karena alasan kesehatan, dan dia harus ada surat keterangan dari dokter bahwa dia tidak bisa divaksin,” ujarnya, Senin (2/8).

Menurut Agus, meski akan menuai pro dan kontra, tujuan dari kebijakan tersebut ini baik yakni untuk mengurangi penularan dan mencegah gejala berat yang ditimbulkan virus Covid-19.

Sementara itu pendapat berbeda diungkapkan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho. Pihaknya menilai kebijakan tersebut diskriminatif bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin.

Berdasarkan data baru sekitar 7,3 juta warga Jakarta yang mendapatkan vaksin. Jadi, menurutnya, ketentuan keharusan untuk mendapatkan sertifikat vaksin itu sebetulnya peraturan yang tidak dapat diterapkan.

Pihaknya menyarankan, apabila Pemprov DKI memang ingin menerapkan aturan tersebut, seharusnya juga disediakan vaksinasi di sejumlah sektor yang mensyaratkan vaksin. Dengan begitu, masyarakat yang belum divaksin dan ingin berkegiatan dapat difasilitasi secara langsung. (it)

Tinggalkan Balasan