Mendagri Tegur Kepala Daerah Tunggak Insentif Nakes

Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga

Jakarta—Politicanews: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi perhatian yang besar kepada para tenaga kesehatan, karena mereka merupakan salah satu garis depan penanganan Covid-19.

Mendagri menegur 10 bupati dan wali kota yang masih menunggak insentif para tenaga kesehatan di daerahnya masing-masing.

Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan, realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Mendagri Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD.

“Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 ini diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah” kata Kastorius melalui keterangannya di Jakarta, Selasa, (31/8).

Dengan demikian, lanjut Kastorius, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda.

Namun hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah dicek ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan Innakesda.

Bahkan, kata dia, di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4 atau termasuk zona merah, insentif para nakes belum juga direalisasikan oleh para kepala daerah tersebut.

Kastorius mengatakan, pada 30 Agustus kemarin, Mendagri telah menanda tangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya.

Surat teguran tersebut bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 yang akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan Innakesda.

Sepuluh kepala daerah dimaksud yaitu Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, dan Bupati Paser.

Dalam surat teguran yang juga ditembuskan ke Presiden, Mendagri meminta para kepala daerah itu untuk segera membayarkan Innakesda.

Namun apabila daerah belum melakukan refocusing anggaran, kepala daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran innakesda tidak terhambat.

Mendagri telah memerintahkan secara langsung jajaran eselon 1, terutama Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring mingguan terkait realisasi APBD.

“Monitoring mingguan realisasi dari 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia itu terkait dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 di daerah,” kata Kastorius. (it)

Tinggalkan Balasan