Ilustrasi mobil listrik.
Politicanews.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Hal ini dilakukan dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan cara menggunakan kendaraan listrik saat melakukan mobilitas.
“Pemerintah terus mendorong masyarakat secara bertahap untuk dapat menggunakan kendaraan listrik,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di sela acara pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (11/11).
Menurut Budi, untuk tahap awal, penggunaan kendaraan listrik diinisiasi oleh pemerintah dan angkutan umum.
Pemerintah sudah mendorong aplikator transportasi online seperti Grab, Gojek, Maxim untuk menggunakan kendaraan listrik.
“Berikutnya DAMRI juga akan segera melaunching penggunaan bus listrik,” ujarnya.
Budi mengungkapkan, saat ini populasi sepeda motor listrik kurang lebih mencapai 10.300 di tengah masyarakat.
Meskipun begitu, setelah Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, perkembangan jumlah kepemilikan dan manufaktur industri kendaraan listrik meningkat.
“Awal cuma 5 sekarang sudah 22 APM sepeda motor listrik. Untuk populasi mobil listrik masih di angka 1.500-an,” kata Budi.
Ia menjelaskan terkait ketersediaan charging station kendaraan listrik, sesuai Perpres 55/2019, Menko Marves sudah menugaskan PLN agar secara bertahap membangun charging station tersebut.
Untuk saat ini memang yang didorong terlenih dulu di wilayah perkotaan.
Menteri Perhubungan juga sudah memerintahkan seluruh terminal tipe A dan stasiun KA untuk menyiapkan charging station atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum).
Tantangan lain dalam mewujudkan kendaraan listrik adalah komponen baterai.
Menurutnya, komponen kendaraan listrik itu yang paling mahal adalah baterainya, berikutnya motor listriknya itu sendiri.
Budi mengatakan, pemerintah terlah mengupayakan agar harga baterai semakin terjangkau.
Salah satunya dengan membangun pabrik baterai di Karawang, Jawa Barat.
“Nah, sekarang yang sedang kita dorong adalah skema pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai. Yaitu dengan konsep tukar baterai atau swap baterai,” jelasnya.
Sudah ada beberapa perusahaan yang bergelut di bidang itu seperti PT Oyika Powered Solution dan PT. Swap Energi Indonesia.
Jadi, nantinya pengguna kendaraan listrik dapat menuju ke mini market terdekat yang menyediakan swap baterai, lalu menukar baterai yang kosong dengan baterai yang telah terisi penuh.
Dengan demikian, pembelian sepeda motor listrik bisa menjadi lebih murah karena tanpa baterai. Pengguna cukup bayar sewa baterai.
Cara lain adalah, pemerintah mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan BBM-nya ke kendaraan listrik.
Regulasinya sudah ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. (01)