Vaksinasi corona tahap kedua akan segera dilaksanakan. Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya akan memberikan vaksin berdasarkan sistem klaster.
Lansia dan pelayan publik akan menjadi klaster yang diutamakan menerima jatah vaksin. Nadia mengatakan, tingginya angka kematian corona pada lansia menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan lansia untuk menerima vaksin.
“Terkait vaksinasi yang berdasarkan klaster ini sebenarnya kan kita sudah mulai di tahap kedua untuk pemberi pelayanan publik dan juga kepada lansia Kalau lansia kan tidak ada klaster yang kita laksanakan untuk seluruh lansia di 34 provinsi. Tapi kalau kita melihat dari kacamata klaster ini, kan klaster khusus populasi khusus artinya klaster lansia yang kita dulukan,” ujar Nadia dalam konferensi pers Senin (15/2).
“Jadi seluruh lansia kita selesaikan pada periode Februari sampai dengan April ini. Jadi ini salah satu contohnya mengapa, karena kita tahu kan angka kematian yang tentunya sangat rentan pada kelompok lanjut usia,” sambungnya.
Nadia mengatakan, pendekatan klaster akan dilakukan kepada seluruh masyarakat yang tergolong dalam klaster yang diutamakan menerima vaksin. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan wilayah yang dilakukan sebelumnya
“Pendekatan klaster dalam hal ini yang berbeda dengan pendekatan yang biasanya kita lakukan. Biasanya kan kita berdasarkan kewilayahan di mana dia tempat tinggal, di mana dia berada sehingga itu yang kita lakukan vaksinasi. Tapi sekarang seperti pendekatan kepada pedagang pasar, kemudian nanti tempat-tempat pariwisata itu adalah pendekatan-pendekatan yang kita katakan sebagai klaster,” jelasnya.
Untuk pelaksanaannya nanti, vaksinasi tahap kedua akan difokuskan pendistribusiannya 70 persen ke seluruh wilayah di Jawa dan Bali. Keputusan itu diambil karena masih tingginya laju penularan corona di Jawa dan Bali.
“Nah tadi Pak Dirjen P2P juga sudah sampaikan untuk petugas pelayanan publik kita akan konsentrasi 70% di Jawa-Bali. Jadi kan Jawa-Bali dulu yang akan kita lakukan dan tentunya kita akan memulai dengan ibu kota provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan penyangga daripada ibu kota provinsi,” jelasnya lagi.
“Mengapa kita lakukan seperti itu? Karena di sanalah kita lihat kasus paling banyak, di sanalah mobilitas itu paling banyak terjadi, dan kita tahu secara epidemiologi penyakit COVID-19 itu paling cepat penularannya sebagai akibat karena mobilitas. Nah inilah yang kita maksud sebagai pendekatan klaster atau pendekatan secara memperhatikan zona-zona resiko tadi,” tutupnya.