Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat Terkena Operasi OTT KPK
JAKARTA—Politicanews: Ironi demi ironi terus muncul di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahmad Hidayat. Ternyata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) OTT Bupati Nganjuk adalah salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Ini menunjukkan di tengah terpaan kontroversi tentang tes wawasan kebangsaan, tim KPK tetap teguh bekerja. OTT kembali digelar dengan menjaring seorang kepala daerah di Jawa Timur.
Adalah Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, yang dikabarkan terjaring dalam OTT itu. Novi diduga menerima suap terkait jual-beli jabatan di wilayahnya. Menurut kabar yang berkembang, untuk jabatan camat tarifnya Rp100 juta, sedangkan untuk staf hingga Rp50 juta.
Namun Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum memberikan respon berkaitan dengan OTT itu. Pimpinan KPK juga setali tiga uang. Sementara tersiar informasi bila Kasatgas Penyelidik dalam OTT itu adalah Harun Al Rasyid. Siapakah Harun?
Harun merupakan satu di antara 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN karena disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu. Harun juga dikenal aktif di Wadah Pegawai atau WP KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK. Nama Harun juga sempat mencuat kala menjadi salah satu penggugat perihal hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terlepas dari itu, Harun sendiri mengakui dirinya sebagai kasatgas penyelidik dalam OTT Bupati Nganjuk kali ini.
Sedangkan nama Harun yang termasuk dalam daftar 75 pegawai KPK tak lolos TWK itu sebelumnya diakui penyidik senior KPK Novel Baswedan. Meski KPK sampai saat ini secara resmi enggan menyebutkan siapa 75 nama itu tapi sebagian nama itu tersebar luas.
Novi terjaring OTT KPK pada Minggu (9/5) dengan dugaan jual beli jabatan. Ada sedikit sengketa soal posisi Novi, ada yang menyebut yang bersangkutan adalah Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur. Namun Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah membantah bahwa Novi adalah kader PKB.
Anik menjelaskan Bupati Novi sempat berharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB Jatim. Namun, oleh pihaknya tidak diakomodir, karena Novi kader PDIP.
“Novi memang pernah mengharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB. Tetapi tidak diakomodir karena dia sebagai kader PDIP dan kita menghargai pilihannya sebagai kader PDIP. Karenanya dia bukan kader PKB,” bebernya.
Sementara Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membantah bahwa Novi adalah kader PDIP. Novi bukanlah kader pengurus partai, yang merupakan kader pengurus partai adalah Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Lepas dari bantahan PDIP dan PKB, yang jelas Novi adalah Bupati Nganjuk yang diusulkan oleh PDIP dan PKB (de).