Politicanews-, Pasca kunker ke Provinsi Sumatra Utara (Sumut) beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Istana Merdeka guna membahas persoalan agraria di wilayah tersebut (11/07).
“Hari ini kita Rapat Terbatas tentang agraria, tentang pertanahan di Sumatra Utara. Saya khususnya, Gubernur Sumatra Utara, diperintahkan Presiden untuk melaporkan tentang kondisi agraria dengan menteri terkait dan semua untuk melakukan percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumatra Utara,” ujar Edy Rahmayadi usai menghadiri Ratas.
Sumut penuh dengan perkebunan dan pertanahan yang memiliki banyak persoalan yang harus diluruskan. “Pemerintah akan segera membentuk tim untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di Sumut. Presiden pun (telah) berkunjungan kerja ke Sumatra Utara, menanyakan, melihat, sehingga beliau perlu masukan yang pasti. Nah, inilah saya dipanggil”, ujar Edy Rahmayadi.
Di katakana pula oleh Edy Rahmayadi, penyelesaian masalah agraria ini akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah termasuk bagi masyarakat. Ini kan harus ada kepastian, ini kan berbicara masalah hukum ini, dia harus berkeadilan, satu.
“Yang kedua, dia harus mempunyai kepastian untuk rakyat ini, sehingga nanti dipastikan. Yang ketiga, dia harus manfaat. Jadi rakyat kalau dia memiliki itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mafia-mafia yang mengambil suatu kesempatan dalam kesempitan”, tegasnya. (ptb; foto humabpmisepres)