JAKARTA–Politicanews: Tidak diduga begawan Ekonomi Emil Salim mengkritik rencana Pemerintah Provinsi DKI membuat patung sepeda senilai Rp800 juta.
Ekonom Senior itu mengkritik wacana Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan Tugu Sepeda di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.
Menurut Emil Salim, pembangunan Tugu Sepeda dengan anggaran Rp800 juta semestinya tak menyentuh anggaran daerah.
Sebab, diketahui sepeda itu sendiri merupakan barang komersial yang memiliki importir khusus.
Hal ini disampaikan Emil melalui unggahan di akun Twitter pribadinya @emilsalim2010.
“Ketika Wagub DKI Jakarta sediakan Rp800 juta bangun ‘Patung Sepeda’ guna membantu para pemahat, kita bertanya bukankah ‘sepeda’ barang komersial yang ada importir, pengusaha bengkel, dan lain-lain, sehingga tak perlu anggaran daerah?,” kata Emil Salim, dikutip dari cuitan Twitter @emilsalim2010, Jumat, 9 April 2021.
Sebelumnya Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menyampaikan, anggaran pendirian tugu sepeda itu berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan swasta.
“Nilainya kurang lebih Rp28 miliar termasuk tugunya Rp800 juta, termasuk pembangunan 11 yang dibangun secara permanen di Sudirman,” ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (8/4).
Politikus Gerindra ini menuturkan, pembangunan tugu sepeda menunjukan keberpihakan Pemerintah DKI terhadap pesepeda.
Pemprov DKI berharap ke depan sepeda tidak hanya sebagai alat olangraga melainkan alat transportasi di Jakarta sebab sudah diistimewakan dengan dibangun sejumlah fasilitas seperti jalur sepeda.
“Jadi bisa terintegrasi dengan moda transportasi lain,” ujar Ketua DPD Gerindra DKi Jakarta ini.
Riza menjelasan, alasan Pemprov DKI membangun tugu sepeda, karena olahraga dengan cara mengayuh ini dapat digunakan oleh semua kalangan.
“Sepeda ini kan alat transportasi yang bisa digunakan oleh siapapun,” klaimnya.
Riza pun menanggapi, kritikan anggota DPRD soal urgensinya tugu sepeda di ibu kota. Menurut dia, tugu sepeda itu dimaksudkan juga untuk mempercantik Jakarta. Apalagi anggaran yang dikeluarkan bukan dari APBD tapi pihak swasta (de).